HAPI Kalsel Bidik Seluruh Kabupaten/Kota, Bantuan Hukum Didorong Sampai Tingkat Desa

Banjarbaru, Mataborneo.online — Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) Kalimantan Selatan mulai mematangkan langkah untuk memperluas jangkauan organisasi sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap bantuan hukum.

Target tersebut menjadi salah satu poin penting dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) HAPI Kalsel yang dihadiri Ketua Umum HAPI Pusat Dr. Enita Advalaksmita, SH., MH., Sekjen HAPI DPP dan juga menjabat sebagai Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Dr. Bob Hasan, SH., MH., Ketua DPD HAPI Kalsel Badrul Ain Sanusi Al Afif, SH., MH., Sekertaris HAPI DPD Kalsel M. Hafidz Halim, SH.,Prof. Dr. Ir. Aam Gunawan, MP., IPU, sebagai Wakil Rektor I Bidang Akademik,  Arkandi Hidayatullah (PB HMI), Adi Santoso, S.Sos., M.Si. (Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Gubernur, H Rizana Mirza S.H M,kes. (wakili oleh asisten 1 bid,pemerintahan dan kesejahteraan rakyat), Dr sugeng Ari Wibowo S.H M.H. (Sekertaris jendral OA DPP Dewan pergerakan Advokat DEPA RI), H Amat soleh S.E M.H. (Badan penyelenggara advokasi indonesia, kalimantan Selatan),  Sri Fargasari S.E. (Lembaga Aliansi indonesia, Badan peneliti Aset Negara), Drs. H. Murdianto, M.Si (Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru.)

Ketua Umum HAPI Pusat Dr. Enita Advalaksmita berharap kepengurusan baru HAPI Kalsel mampu membawa organisasi semakin berkembang dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Kami berharap dengan terpilihnya kepengurusan DPD HAPI Kalsel yang baru di bawah pimpinan Badrul bersama sekretaris dan jajaran pengurus lainnya, HAPI dapat semakin maju, terutama dalam membantu masyarakat mencari keadilan,” ujarnya.

Menurut Enita, keberadaan advokat bukan hanya berkaitan dengan menjalankan profesi secara profesional, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum.

Karena itu, ia mendorong DPD HAPI Kalsel segera memperluas struktur organisasi hingga seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

“Kami sangat percaya kepada Badrul dan jajaran untuk mengembangkan kepengurusan HAPI ke wilayah-wilayah kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ini beliau juga telah memiliki perhatian terhadap masyarakat yang membutuhkan pembelaan dan pendampingan hukum,” katanya.

Dorong Advokat Terus Tingkatkan Kompetensi

Enita juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan advokat. Perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya persoalan hukum dinilai menuntut advokat untuk terus meningkatkan wawasan serta kompetensi.

HAPI Pusat, lanjutnya, terus mendorong program pendidikan profesi, termasuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan ujian advokat.

“Kami memiliki visi dan misi untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan advokat. HAPI juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi advokat baru maupun yang telah memenuhi persyaratan untuk bergabung,” jelasnya.

HAPI juga menyediakan program subsidi untuk PKPA dan ujian advokat. Program tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan sekaligus meningkatkan kualitas calon advokat.

“Kami memberikan subsidi PKPA dan ujian advokat. Harapannya semakin banyak masyarakat maupun advokat yang bergabung sehingga program-program organisasi dapat semakin berkembang,” tambahnya.

Setahun Ditargetkan Seluruh Daerah Terbentuk

Ketua DPD HAPI Kalsel Ayah Badrul Ain Sanusi Al Afif mengatakan pihaknya akan menjadikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam menjalankan program organisasi.

“Yang paling penting bagi kami adalah senantiasa mendengar apa yang disampaikan masyarakat. Itu merupakan panggilan bagi kami. Semampu kami, dengan seluruh komponen yang ada, kami akan berupaya membantu menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi masyarakat,” ungkap Badrul.

Ia menargetkan dalam kurun waktu satu tahun, kepengurusan HAPI sudah terbentuk di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, beberapa daerah telah memiliki struktur awal. Namun, struktur tersebut masih perlu dilengkapi agar organisasi dapat berjalan secara optimal di masing-masing wilayah.

"Insyaallah dalam waktu satu tahun ini kami targetkan seluruh cabang sudah berdiri dan memiliki kepengurusan yang lengkap,” tegasnya.

Badrul menyebutkan, saat ini jumlah anggota HAPI Kalsel mencapai sekitar 250 orang. Sebagian besar merupakan advokat dari kalangan generasi muda.

“Kita sekitar 250 orang dan hampir 99 persen anggota kami adalah anak muda. Ini menjadi kekuatan karena mereka sangat dinamis dan memiliki semangat untuk bergerak,” katanya.

Ia menambahkan, persoalan agraria dan pertanahan menjadi salah satu persoalan hukum yang cukup banyak dihadapi masyarakat Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian HAPI dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat.

Pemprov Kalsel Dorong Bantuan Hukum Menjangkau Desa

Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Adi Santoso menyampaikan dukungan terhadap kepengurusan baru HAPI Kalsel.

“Bapak Gubernur H. Muhidin mengucapkan selamat atas terbentuknya kepengurusan HAPI Kalimantan Selatan periode yang baru. Gubernur berharap sinergi dan kerja sama antara HAPI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat segera diwujudkan,” ujar Adi.

Salah satu bentuk kerja sama yang diharapkan adalah penguatan bantuan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan.

Menurut Adi, keberadaan layanan bantuan hukum di tingkat paling dekat dengan masyarakat sangat penting, terutama bagi warga kurang mampu yang menghadapi persoalan hukum namun memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pendampingan.

“Utamanya dalam rangka membantu pusat bantuan hukum di seluruh desa dan kelurahan di Kalimantan Selatan. Program pemerintah dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu juga diharapkan dapat didukung HAPI Kalsel bersama seluruh rekan advokat,” katanya.

Adi menilai HAPI dapat menjadi salah satu mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.

“Harapan Gubernur, keberadaan HAPI di Kalimantan Selatan dapat segera diketahui masyarakat luas. Ketika ada permasalahan hukum yang dihadapi, masyarakat bisa segera menghubungi rekan-rekan advokat yang tergabung di HAPI,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemprov Kalsel melalui Biro Hukum telah memiliki anggaran untuk pendampingan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Program tersebut dinilai dapat dimaksimalkan melalui sinergi dengan organisasi advokat.

“Pendampingan hukum masih dirasakan kurang. Pemerintah Provinsi melalui Biro Hukum memiliki anggaran untuk pendampingan hukum masyarakat tidak mampu dan ini bisa dimaksimalkan, termasuk bersama HAPI,” pungkasnya.

Dengan perluasan kepengurusan hingga seluruh kabupaten dan kota, HAPI Kalsel diharapkan tidak hanya memperkuat organisasi, tetapi juga mampu menghadirkan layanan pendampingan hukum yang lebih dekat, khususnya bagi masyarakat yang selama ini masih kesulitan mendapatkan akses bantuan hukum.